Lembar Kerja Evaluasi

Lembar Kerja Evaluasi (LKE) WBK Biro Umum

A. PENGUNGKIT 60.00 PILIHAN JAWABAN NILAI % URAIAN JAWABAN BUKTI
  I. PEMENUHAN 30.00            
    1. Managemen Perubahan 4            
      i. Penyusunan Tim Kerja 0.5            
        a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas   Y/T Ya 1   Unit kerja sudah membentuk tim kerja I.1.A
        b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas   A/B/C A 1   Penentuan Anggota Tim telah dipilih melalui prosedur mekanisme yang jelas berdasarkan perwakilan unit struktural dan dibahas dalam forum bersama dengan Kepala Biro. I.1.B
      ii. Rencana Pembangunan Zona Integritas 1            
        a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM   Y/T Ya 1   Biro Umum telah membuat Rencaana Kerja Pembangunan ZOna Integritas Menuju WBK I.2.A
        b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM   A/B/C A 1   Dalam rencana kerja Pembangunan ZI WBK telah disusun target-target prioritas sebagaimana waktu yang sudah ditentukan. I.2.B
        c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM   A/B/C A 1   Sudah dibuat Mekanisme dan Media untuk sosialisasi pembangunan ZI di Biro Umum baik melalui Banner, Maklumat, Media Sosial, dll I.2.C
      iii. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM 1            
        a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana   A/B/C/D A 1   Kegiatan Pembangunan ZI WBK dilaksanakan sesuai dengan renca kerja ZI WBK I.3.A
        b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas   A/B/C/D A 1   Telah dilaksanakan Monitroing dan Evaluasi selama proses pembangunan ZI WBK di Biro Umum I.3.B
        c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti   A/B/C/D A 1   Hasil Monitoring dan Evaluasi teah ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing I.3.C
      iv. Perubahan pola pikir dan budaya kerja 1.5            
        a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM   Y/T Ya 1   Pimpinan berperan sebagai role model dalam pembangunan ZI sesuai dengan SK Sekjen tentang Penunjukan Role Model di Biro Umum yaitu Kabag PPBMN Mundiri. I.4.A
        b. Sudah ditetapkan agen perubahan   A/B/C A 1   Sudah ditetapkan berdasarkan SK Sekjen tentang penetapan Agen Perubahan TA 2022 I.4.B
        c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi   A/B/C A 1   Biro Umum telah membangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi sebagaimana budaya kerja di Mahkamah Konstitusi I.4.C
        d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM   A/B/C/D A 1   Seluruh Anggota organisasi terlaibat dalam pembangunan ZI WBK melalui 1) penetapan SK Penetapan Tim ZI, 2) Sosialisasi ZI kepada seluruh anggota organisasi, 3) Sosialisasi melalui berbagai media I.4.D
    2. PENATAAN TATALAKSANA 3.5            
      i. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama 1            
        a. SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi   A/B/C/D A 1   Biro Umum telah menyusun SOP dengan mendasarkan pada peta proses bisnis Mahkamah Konstitusi II.1.A
        b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan   A/B/C/D/E A 1   SOP pada Biro Umum telah diterapkan dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari II.1.B
        c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi   A/B/C/D/E A 1   Biro melakukan selalu melakukan evaluasi dan review atas penerapan dan pelaksanaan SOP dalam pelaksanaan tugas. II.1.C
      ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2            
        a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi   A/B/C A 1   Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi diantaranya melalui e-kinerja, SKP, SIKD, dan yang lainnya II.2.A
        b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi   A/B/C A 1   Pelaksanaan Manajemen SDM di Biro Umum sudah menerapkan sesuai perkembangan Teknologi informasi diantaranya melalui presensi online, pemenuhan kompetensi melalui SIBANGALAN, penerapan MySAPK, dan berbagai aplikasi manajemen kinerja SDM. II.2.B
        c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi   A/B/C A 1   pemberian layanan publik sudah menggunakan teknologi informasi baik yang berkaitan dengan Kementerian/Lembaga lain atau aplikasi internal MK seperti penggunaan penerimaan surat online, email MK, penggunaan LPSE dan e katalog, dan aplikasi layanan tamu MK II.2.C
        d. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik   A/B/C A 1   Monitoring dan Evaluasi terhadap pengukuran kinerja, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan publik dilakukan secara berkala melalui aplikasi-aplikasi yang sudah diterapkan. II.2.D
      iii. Keterbukaan Informasi Publik 0.5            
        a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan   A/B/C A 1   keterbukaan informasi publik sudah dilaksanakan seperti dalam pengadaan melalui SIRUP dan LPSE, informasi layanan persuratan di Website. II.3.A
        b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik   A/B/C A 1   kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan monitoring dan evaluasi dan dijadikan bahan dalam melakukan revisi SIRUP, informasi pengadaan dan informasi persuratan II.3.B
    3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR 5            
      i. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi 0.25            
        a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan   Y/T Ya 1   kebutuhan pegawai di Biro Umum mengacu pada peta jabatan dan analisis beban kerja pada masing-masing jabatan dengan mempertimbangkan masukan dari SDMO Bukti Dukung III.1.A
        b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan   A/B/C/D A 1   penempatan pegawai dilakukan dengan mengacu pada kebutuhan pegawai sebagaimana telah disusun per jabatan. BUkti Dukung III.1.b
        c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja   Y/T Ya 1   Evaluasi dan monitoring dilakukan dalam penempatan hasil rekrutmen bagi ASN dan PPNPN dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan rekrutmen pada periode-periode berikutnya III.1.C
      ii. Pola Mutasi Internal 0.5            
        a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan   Y/T Ya 1   Biro Umum melakukan mutasi pegawai baik ASN maupun Pegawai Kontrak dalam rangka pengembangan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas. III.2.A
        b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan   A/B/C/D/E A 1   Mutasi pegawai baik ASN maupun pegawai kontrak dilakukan dengan memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan oleh SDMO III.2.B
        c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja   Y/T Ya 1   Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap mutasi yang sudah dilakukan untuk dijadikan pertimbangan dalam perbaikan kinerja Pegawai III.2.C
      iii. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi 1.25            
        a. Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi   Y/T Ya 1   Biro Umum melakukan analisis kebutuhan Pendidikan maupun pelatihan untuk pengembangan kompetensi pegawai diantaranya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa, peningkatan kompetensi Tenaga Arsiparis, dan Peningkatan kompetensi pengelola BMN. III.3.A
        b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai   A/B/C/D A 1   Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan dan dimonitor dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai III.3.B
        c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan   A/B/C/D B 0.67   Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai Biro Umum dilihat dari kompetensi pendidikan dan pelatihan berkisar antara 30-40 persen. tingkat kesenjangan kompetensi akan diatasi dengan usulan diklat peningkatan kompetensi kepada para pegawai. III.3.C
        d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya   A/B/C/D A 1   pegawai memperoleh kesempatan yang sama dalam mengikuti diklat dan pengembangan kompetensi lainnya seperti program recharging dan internship ke lembaga dalam dna luar negeri III.3.D
        e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring)   A/B/C/D A 1   pelaksanaan pengembangan kompetensi dilakukan dengan pengikutsertaan pendidikan dan pelatihan kepada lembaga pelatihan maupun lembaga pendidikan. III.3.E
        f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja   A/B/C A 1   telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam rangka perbaikan kinerja sesuai dengan analisis kebutuhan diklat. III.3.F
      iv. Penetapan kinerja individu 2            
        a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi   A/B/C/D A 1   Setiap tahun dilakukan penetapan kinerja individu merupakan turunan dari perjanjian kinerja organisasi yang kemudian diaplikasikan dalam e-kinerja dan SKP III.4.A
        b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya   A/B/C/D A 1   Penyusunan ukuran Kinerja individu disesuaikan dengan indokator kinerja sesuai jenjang di atasnya III.4.B
        c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik   A/B/C/D/E A 1   pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik melalui aplikasi SKP dan e kinerja baik secara bulanan, tri wulan, semester maupun tahunan. III.4.C
        d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward   Y/T Ya 1   hasil penilaian kinerja individu dijadikan dasar untuk pemberian reward dan punishment baik dalam pemberian Hak Keuangan, maupun reward dalam peningkatan nilai manajemen talenta dan peluang menjadi pegawai teladan yang dilakukan setiap tahun III.4.D
      v. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai 0.75            
        a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan   A/B/C/D A 1   aturan displin, kode etik dan kode prilakuka telah dilaksanakan dan diimplementasikan di Biro Umum. III.5.A
      vi. Sistem Informasi Kepegawaian 0.25            
        a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala   A/B/C A 1   Data informasi kepegawaian dimutakhirkan secara berkala melalui aplikasi my SAPK ataupun secara manual melalui SDMO III.6.A
    4. PENGUATAN AKUNTABILITAS 5            
      i. Keterlibatan pimpinan 2.5            
        a. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan   A/B/C A 1   Pimpinan dan pejabat struktural terlibat langsung dalam penyusunan perencanaan kinerja organisasi IV.1.A
        b. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja   A/B/C A 1   Pimpinan Terlibat secara langsung dalam penyusunan penetapan kinerja Biro Umum IV.1.B
        c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala   A/B/C/D A 1   pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala melalui sarana aplikasi e kinerja dan SKP IV.1.C
      ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 2.5            
        a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada   Y/T Ya 1   Perencanaa Kinerja sudah ada dan disusun berdasarkan Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi IV.2.A
        b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil   Y/T Ya 1   Perencanaan kinerja Biro Umum disusun dengan berorientasi pada hasil IV.2.B
        c. Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)   Y/T Ya 1   Sudah diteteapkan Indokator KInerja Utama (IKU) IV.2.C
        d. Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART   A/B/C/D A 1   Indokator kinerja teleh disusun dengan kkriteria dan kaidah SMART IV.2.D
        e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu   Y/T Ya 1   Laporan KInerja sudah disusun setiap tahun sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan IV.2.E
        f. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja   A/B/C A 1   Laporan KInerja telah memberikan informasi lengkap tentang kinerja yang sudah dilaksanakan oleh organisasi IV.2.f
        g. Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja   Y/T Ya 1   informasi kinerja organisasi telah diterapkan melalui sistem informasi seperti e-kinerja dan SKP IV.2.G
        h. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja   A/B/C A 1   Biro Umum telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja organisasi melalui berbagai macam pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis dan kegiatan sejenisnya IV.2.H
    5. PENGUATAN PENGAWASAN 7.5            
      i. Pengendalian Gratifikasi 1.5            
        a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi   A/B/C A 1   Public Campaign tentang pengendalian gratifikasi telah dilaksanakan secara terus menerus melalui berbagai media 5.1.A
        b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan   A/B/C/D A 1   Pengendalian organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan berbagai peraturan tentang pengendalian gratifikasi 5.1.B
      ii. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 1.5            
        a. Telah dibangun lingkungan pengendalian   A/B/C/D/E A 1   Organisasi telah membangun lingkungan pengendalian intern Biro Umum 5.2.A
        b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan   A/B/C/D/E A 1   Biro Umum telah melakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan dalam pelayanan 5.2.B
        c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi   A/B/C A 1   Organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko dengan penerapan manajemen resiko 5.2.C
        d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait   A/B/C A 1   Sistem pengendalian Intern teah diinformasikan kepada seluruh pihak terkait di dalam organisasi 5.2.D
      iii. Pengaduan Masyarakat 1.5            
        a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan   A/B/C A 1   Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan melalui Keputusan Sekjen tentang Pembentukan Tim Pengendali Aduan LAPOR dan SP4N LAPOR. 5.3.A
        b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti   Y/T Ya 1   Pengaduan masyarakat ditindaklanjuti sesuai dengan penerapan pengendalian pengaduan masyarakat 5.3.B
        c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat   A/B/C A 1   pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pengaduan masyarakat yang sudah masuk melalui berbagai saluran media pengaduan 5.3.C
        d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti   A/B/C A 1   hasil evaluasi dan penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya 5.3.D
      iv. Whistle-Blowing System 1.5            
        a. Whistle Blowing System telah diterapkan   Y/T Ya 1   sudah menerapkan Whistle Blowing System sesuai dengan Peraturan Sekjen tentang Pedoman Penanganan WBS di Mahkamah Konstitusi 5.4.A
        b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System   A/B/C A 1   Telah dilakukan evaluasi atas penerapan WBS di Biro Umum 5.4.B
        c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti   A/B/C A 1   Melakukan aksi tindaklanjut terhadap penerapan WBS di Biro Umum sesuai ketentuan 5.4.C
      v. Penanganan Benturan Kepentingan 1.5            
        a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama   A/B/C/D A 1   Telah dilakukan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi 5.5.A
        b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi   A/B/C/D A 1   Penanganan Benturan kepentingan telah disosialisasikan dna dinternalisasikan kepada seluruh anggota organisasi 5.5.B
        c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan   A/B/C/D A 1   Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan sesuai dengan tim penanganan benturan kepentingan 5.5.C
        d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan   A/B/C A 1   Pelaksanaan Penanganan Benturan kepentingan telah dilakukan evaluasi dalam rangka efektifitas penanganan di waktu-waktu berikutnya 5.5.D
        e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti   A/B/C A 1   organisasi melakukan tindaklanut terhadap hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan yang sudah dilaksanakan 5.5.E
    6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 5            
      i. Standar Pelayanan 1            
        a. Terdapat kebijakan standar pelayanan   A/B/C/D/E A 1   telah dilakukan kebijakan standar pelayanan sebagaimana Peraturan Sekjen tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Mahkamah Konstitusi VI.1.A
        b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan   A/B/C/D A 1   Standar Pelayanan sudah dimaklumatkan dan disosialisasikan melalui berbagai media VI.1.B
        c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan   A/B/C/D A 1   telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan VI.1.C
        d. telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan   Y/T Ya 1   telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan VI.1.D
      ii. Budaya Pelayanan Prima 1            
        a. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima   A/B/C/D/E A 1   telah dilakukan peningkatan kemampuan dan kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima VI.2.A
        b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media   A/B/C/D A 1   informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media baik media sosial, webiste, media cetak internal dan eksternal VI.2.B
        c. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan   A/B/C/D A 1   sudah ada mekanisme pemberian reward dan punishment terhadap petugas yang memberi melayanan kepada publik VI.2.C
        d. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar   A/B/C/D B 0.67   pemberian kompensasi terhadap penerima layanan belum dilaksanakan dibuat aturan secara rinci. akan diusulkan agar ada pemberian kompensasi terhadap penerima layanan. VI.2.D
        e. Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi   A/B/C/D A 1   terdapat layanan konsultasi terpadu baik dilakukan secara offline maupun online VI.2.E
        f. Terdapat inovasi pelayanan   A/B/C/D/E A 1   inovasi pelayanan MK dalam pengiriman surat melalui email dan website. inovasi pelayanan e-minutasi kepada berbagai pihak. VI.2.F
      iii. Pengelolaan Pengaduan 1            
        a. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor!   A/B/C/D/E A 1   ada media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N Lapor di website VI.3.A
        b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan   A/B/C A 1   terdapat unit kerja yang menangani pengaduan dan konsultasi pelayanan jika terdapat keluhan dari para pihak terkait VI.3.B
        c. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi   A/B/C A 1   dilakukan evaluasi terhadap laporan penanganan keluhan dan pengaduan kepada organisasi VI.3.C
      iv. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan 1            
        a. Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan   A/B/C/D/E A 1   teah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Biro Umum dan dilaksanakan secara rutin setahun sekali VI.4.A
        b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka   A/B/C A 1   Hasil survei kepuasan masyarakat telah bisa diakses secara terbuka kepada publik melalui website VI.4.B
        c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat   A/B/C/D A 1   Biro melakukan tindakanjut atas hasil surei kepuasan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas layanan kepada publik VI..4.C
      v. Pemanfaatan Teknologi Informasi 1            
        a. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan   A/B/C/D A 1   penerapan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan baik melalui website, aplikasi e-minutasi, SIKD, Aset, dan lainnya VI.5.A
        b. Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi   Y/T Ya 1   telah dibangun database pelayanan yang terintegrasi berkaitan berbagai macam database pengelolan BMN, Pengelolaan arsip, dan pengelolaan pengadaan VI.5.B
        c. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus   A/B/C A 1   Perbaikan sistem informasi dilakukan secara terus menerus dengan adanya pengembangan aplikasi SIKD, Aset, e-minutasi, dan layanan persuratan VI.5.C
  II. REFORM              
    1. MANAJEMEN PERUBAHAN 4            
      i. Komitmen dalam perubahan 2            
        a. Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi (dalam 1 tahun)   0-100% 0.00  
         
  • Jumlah Agen Perubahan
  Jumlah 3     Sudah ditetapkan agen perubahan Biro Umum R.1.a.1
         
  • Jumlah Perubahan yang dibuat
  Jumlah    
        b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen   0-100% 0.00  
         
  • Jumlah Perubahan yang dibuat
  Jumlah    
         
  • Jumlah Perubahan yang telah diintegrasikan dalam sistem manajemen
  Jumlah    
      ii. Komitmen Pimpinan 1            
        a. Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan   A/B/C/D/E A 1   Sudah dilakukan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan ZI di Biro Umum R.1.2 A
      iii. Membangun Budaya Kerja 1            
        a. Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari   A/B/C/D A 1   Telah dibangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi yang tertuang dalam Peraturan Sekjen tentang Kode Etik Pegawai dan salah satu penerapannya adalah dengan adanta Pakta Integritas yang ditandatangani setiap tahun oleh seluruh anggota organisasi R.1.3
    2. PENATAAN TATALAKSANA 3.5            
      i. Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan 0.5            
        a. Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan   A/B/C/D/E B 0.75   Telah disusun peta proses bisnis organisasi yang akan direvisi menyesuaikan penyederhanaan jabatan R.2.1.A
      ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi 1            
        a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien   A/B/C A 1   Sudah diimplementasikan SPBE terintegrasi dalam mendoorng pelayanan publik yang lebih cepat dengan berbagai macam aplikasi internal Mahkamah Konstitusi R.2.2
        b. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien   A/B/C A 1   Sudah dimplementasikan SPBE yang terintegrasi untuk pelayanan internal organisasi R.2.2.B
      iii. Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat 2            
        a. Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal   A/B/C/D/E A 1   TRansformasi digital pada bidang proses utama telah dilakukan melalui pengembangan berbagai macam aplikasi untuk membeirkan nilai manfaat yang optimal bagi organisasi R.2.3.A
        b. Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal   A/B/C/D/E A 1   TRansformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah dilakukan melalui pengembangan berbagai macam aplikasi untuk membeirkan nilai manfaat yang optimal bagi organisasi R.2.3.B
        c. Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal   A/B/C/D/E A 1   TRansformasi digital pada bidang pelayanan publik telah dilakukan melalui pengembangan berbagai macam aplikasi untuk membeirkan nilai manfaat yang optimal bagi organisasi R.2.3.C
    3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR 5            
      i. Kinerja Individu 1.5            
        a. Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya   A/B/C A 1   Sudah disusun ukuran kinerja individu berorientasi hasil di setiap level R.3.1.A
      ii. Assessment Pegawai 1.5            
        a. Hasil assement telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai   A/B/C A 1   Hasil Assesment telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai R.3
      iii. Pelanggaran Disiplin Pegawai 2            
        a. Penurunan pelanggaran disiplin pegawai   0-100% 0.00  
         
  • Jumlah Pelanggaran tahun sebelumnya
  Jumlah 3    
         
  • Jumlah Pelanggaran tahun ini
  Jumlah 13    
         
  • Jumlah Pelanggaran yang telah diberikan sanksi/hukuman
  Jumlah 16    
    4. PENGUATAN AKUNTABILITAS 5            
      i. Meningkatnya capaian kinerja unit kerja 2            
        a. Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih   0-100% 97% 0.97   R.IV.1.A
         
  • Jumlah Sasaran Kinerja
  Jumlah 72    
         
  • Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih
  Jumlah 70    
      ii. Pemberian Reward and Punishment 1.5            
        a. Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi   A/B/C/D A 1   Hasil Capaian Perjanjian kinerja dijadikan dasar dalam pemberian reward and punishment bagi pegawai R.IV.2.A
      iii. Kerangka Logis Kinerja 1.5            
        a. Apakah terdapat penjenjangan kinerja ((Kerangka Logis Kinerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai?   A/B/C/D A 1   Terdapat penjenjangan kinerja melalu cascading kinerja utama organisasi dan telah dijadikan dasar dalam penyusunan perjanjian kinerja pegawai R.IV.3.A
    5. PENGUATAN PENGAWASAN 7.5            
      i. Mekanisme Pengendalian 0            
        a. Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang   A/B/C/D/E A 1   Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang R.5.1.a
      ii. Penanganan Pengaduan Masyarakat 3            
        a. Persentase penanganan pengaduan masyarakat   0-100% 100% 1.00   R.5.2
         
  • Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti
  Jumlah 1    
         
  • Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses
  Jumlah    
         
  • Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti
  Jumlah 1    
      iii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 2            
      i. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) 1        
        - Persentase penyampaian LHKPN   0-100% 100% 1.00   R.5.2
        - Jumlah yang harus melaporkan   Jumlah 1 1.00  
         
  • Kepala satuan kerja
  Jumlah 1    
         
  • Pejabat yang diwajibkan menyampaikan LHKPN
  Jumlah 1    
         
  • Lainnya
  Jumlah    
        - Jumlah yang sudah melaporkan   Jumlah 1 1.00   Kepala biro
      i. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) 1        
        - Persentase penyampaian LHKASN   0-100% 100% 1.00   Semua ASN melaporkan harta kekayaan R.5.3
        - Jumlah yang harus melaporkan (ASN tidak wajib LHKPN)   Jumlah 39 39.00  
         
  • Pejabat administrator (eselon III)
  Jumlah 2    
         
  • Pejabat Penawas (eselon IV)
  Jumlah 5    
         
  • Jumlah Fungsional dan Pelaksana
  Jumlah 32    
        - Jumlah yang sudah melaporkan   Jumlah 39 39.00  
    6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 5            
      i. Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik 2.5            
        a. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada:
1. Kesesuaian Persyaratan
2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3. Kecepatan Waktu Penyelesaian
4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis
5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana/Web
7. Perilaku Pelaksana/Web
8. Kualitas Sarana dan prasarana
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan		   A/B/C/D A 1   Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik. R.VI.1.a
        b. Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah:
1. Waktu lebih cepat
2. Pelayanan Publik yang terpadu
3. Alur lebih pendek/singkat
4 Terintegrasi dengan aplikasi		   0-100% 0.00  
         
  • Jumlah perijinan / pelayanan yang terdata / terdaftar
  Jumlah    
         
  • Jumlah perininan / pelayanan yang telah dipermudah
  Jumlah    
      ii. Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi 2.5            
        a. Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab   A/B/C/D A 1   Pengaduan Pelayanan teah dilakukan melalui berbagai kanal/media diantaranya melalui SP4N LAPOR, Konsultasi, Whistle Blowing System, Hubungi MK, dan Menghubungi seluruh akun resmi media sosial Mahkamah KOnstitusi R.VI.2
B HASIL              
  I. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL              
    a. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) 17.5 0-4 3.28 3.28   Mahkamah Kinstitusi mendapat nilai Survei Penilaian Integritas dengan nilai 82 skala 0-100, jika dikonversikan dalam skala 0-4 menjadi 3,28. H.1
    b. Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya 5 0-100% 102.27% 1.02   Laporan Capaian KInerja Biro Umum pada tahun 2021 adalah sebesar 102,27 % berasal dari 15 indokator utama yang sudah ditetapkan. sedangkan pada 2020 Capaian kinerja sebesar 105,07 % berasal dari 14 indokator utama. H.2
LAKIP Biro Umum 2020
  II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA              
    a. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) 17.5 0-4 3.61 3.61   Nilai persepsi kualitas pelayanan Biro Umum berdasarkan survei kepuasan pelayanan meliputi 4 indikator yaitu Ketersediaan dan kondisi (berfungsi) fasilitas sarana prasarana layanan persidangan (3,543), Pengamanan di dalam persidangan (3,565), Kebersihan Ruang Sidang (3,696), dan Kenyamanan Ruang Tunggu persidangan (3,652). sehingga rata-rata persepsi kualitas pelayanan berdasarkan survei eksternal adalah 3, 614. H.3.A